Menampilkan 10 data dari 870 data
PERMENDAGRI NO. 15 THN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSAAN PENYESUAIAN/IMPASSING PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PERMENDAGRI NO. 15 THN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSAAN PENYESUAIAN/IMPASSING PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PERPRES RI NOMOR 39 TAAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
PERPRES RI NOMOR 39 TAAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD T.A.2022
PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD T.A.2022
PERMENPAN & RB NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENPAN & RB NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
PERMENPAN & RB NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENPAN & RB NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
PERMENPAN & RB NO. 15 THN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
PERMENPAN & RB NO. 15 THN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PERMENDAGRI NO. 54 THN 2019 TENTANG PENDAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA YANG BERSUMBER DARI APBD
PERMENDAGRI NO. 54 THN 2019 TENTANG PENDAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA YANG BERSUMBER DARI APBD
Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional
Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGEDAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGEDAAN BARANG/JASA PEMERINTAH