Menampilkan 10 data dari 30 data
Permendagri No. 26 Tahun 2011 Tentang Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Kementrian dakam Negeri Jilid 2
Permendagri No. 26 Tahun 2011 Tentang Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Kementrian dakam Negeri Jilid 2
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 18 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 18 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN
PEDOMAN PERATURAN PEMILUKADA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PEDOMAN PERATURAN PEMILUKADA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2010)
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2010)
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KEECIL
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KEECIL
PERATURAN PEMERINTAAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH